BATUBARA_Sikapnews.com : Rapat Peripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati Batu Bara tahun anggaran 2023 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara, Selasa (26/03/2024)
Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk dapat segera ditindaklanjuti dalam pembahasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Fraksi Golkar mempertanyakan terkait terkait tentang status nasib kelanjutan para calon pelamar pppk tahun 2023, dimana diketahui adanya persoalan dan masalah yang terjadi, seperti pemberitaan hangat dan viral dengan ditetapkannya beberapa pejabat yang menjadi status tersangka akibat kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi dalam penerimaan pppk di kabupaten batu bara tahun 2023 tersebut.
Pertanyaan kami kepada pihak eksekutif pemkab batu bara, apa kebijakan serta langkah yang akan diambil dalam memahami dan mempedomani regulasi kemenpanrb, bpn dan kementrian pendidikan yang berkaitan dengan nasib status para calon pppk selanjutnya?
Dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi 3 dprd kabupaten batu bara melalui rapat rdp komisi 3 “ rekomendasi pembatalan hasil seleksi pppk kab. Batu bara tahun 2023” perlu penjelasan dari pihak eksekutif
Terkait persoalan defisit anggaran tahun 2023, yakni adanya persoalan hutang kepada rekanan proyek, dimana rekanan proyek pihak pemborong telah menyelesaikan proyek 100 persen pada tahun anggaran 2023, namun belum dilakukan pembayaran oleh pemkab dari pekerjaan tersebut hingga saat ini, dari hal tersebut fraksi partai golkar mempertanyakan kepada pihak eksekutif, apa penyebab yang mendasari? Dikarenakan apa dan mengapa defisit apbd tahun anggaran 2023 ini terjadi? Mengingat saat ini kita sudah berada di semester pertama apbd tahun anggaran 2024. Fraksi partai golkar juga meminta penjelasan apa yang menjadi permasalahan terkait ketidak lancaran arus pengelolaan keuangan di sekretariat dprd batu bara, dikarenakan dalam beberapa waktu ini ada beberapa kendala dalam pembayaran-pembayaran yang masih tertunda dilakukan dan/atau ada yang masih menunggu kejelasan sampai saat ini.
Kemudian yang menjadi catatan fraksi gerindra terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) bupati batu bara tahun anggaran 2023, Fraksi partai gerindra memandang bahwa kedepan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna dimasa-masa mendatang.
Fraksi gerindra memberikan pandangan terhadap silpa tahun anggaran 2023 sebesar rp.14.818.573.168,56 (14 milyar 818 juta 573 ribu 168,56 rupiah) apakah silpa ini sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan. Menyangkut tentang sisa anggaran di tahun 2023 fraksi gerindra menyarankan dan menegaskan sisa anggaran yang begitu besar untuk kedepannya harus dengan terukur dan lebih baik sehingga sisa anggaran tidak terjadi tahun ketahun.
Fraksi gerindra meminta agar seluruh opd bekerja keras dan bergerak cepat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target-target yang ingin dicapai terpenuhi serta serapan anggaran mampu dimaksimalkan.
Fraksi PAN berharap terhadap organisasi perangkat daerah (opd) kabupaten batu bara untuk terus lebih aktif memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat kabupaten batu bara serta mendorong peluasan akses infrastruktur desa dan infrastruktur perkotaan baik infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat meningkatkan prekonomian masyarakat kabupaten batu bara yang sama-sama kita cintai ini.
Fraksi PAN berharap agar pemerintah daerah kabupaten batu bara dapat mengupayakan perbaikan penyelanggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional, meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tatah kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan semoga hal ini dapat terakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya.
Setelah itu Fraksi Demokrat berharap dalam proses pembentukan dan perubahan ranperda untuk senantiasa memperhatikan aspek hukum, mekanisme penyusunan materi, muatan perdanya agar senantiasa terjadi sinkronisasi antara perda-perda yang ada. Dengan demikian perubahan tersebut, memang benar-benar bermanfaat bagi tatanan kehidupan masyarakat dan memiliki payung hukum yang kuat. Sehingga ranperda tersebut aman dan nyaman bagi kita semua, dan sesungguhnya nota ranperda yang disampaikan oleh eksekutif di lembaga yang terhormat ini harus direspon secara kritis, baik dari dimensi sosiologis maupun perspektif hukum dan undang-undang tertinggi Negara Republik Indonesia.
Kemudian, Pandangan umum fraksi partai keadilan sejahtera pada rapat paripurna kali ini, melalui forum paripurna ini fraksi pks sekali lagi meminta penjelasan atas tidak tercapainya realisasi baik pendapatan daerah dan belanja daerah apbd tahun 2023. Secara umum kami mendorong agar nota lkpj apbd kabupaten batu bara tahun 2023 ini dapat segera dibahas lebih lanjut pada tingkat pansus DPRD Kabupaten Batu Bara.
Fraksi Nasdem berharap agar pemkab batubara dapat secara serius dan seksama menggunakan anggaran yang ada demi mendekatkan kesejahteraan bagi masyarakat batu bara, serta alokasi anggaran yang di anggarkan dapat tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kerugian dalam keuangan belanja daerah yaitu mengurangi perbelanjaan yang bersifat seremonial serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat Batu Bara.
Fraksi PPP sampaikan kepada pemerintah kabupaten batu bara agar kerja extra keras dalam mencapai target dan realisasi pendapatan daerah. Hal ini diharapkan kepada pemerintah kabupaten terutama opd mencari solusi agar target pendapatan daerah mencapai 100% untuk tahun berikutnya. (dipertanyakan).
Berdasarkan pengamatan fraksi pbb selama tiga bulan terakhir, bahwa ada beberapa persoalan krusial yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat kabupaten batu bara yang menanti sikap tegas pj bupati batu bara, antara lain :
- Proses perekrutan asn pppk kabupaten batu bara tahun anggaran 2023 yang mengakibatkan beberapa orang asn kabupaten batu bara dan pihak swasta yang menjadi tersangka di kepolisian republik indonesia daerah sumatera utara, sehingga masyarakat menunggu sikap tegas pj bupati batu bara terhadap proses administrasi selanjutnya, terlebih bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus seleksi.
- Munculnya masalah pada beberapa proses kontruksi, baik itu yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan dan penyelesaian pembayaran hasil pekerjaan, seperti pembangunan kantor bupati kabupaten batu bara, pembangunan stadion sepak bola, dan beberapa kegiatan lainnya.
- Pemanfaatan lahan pusat perkantoran pemerintah kabupaten batu bara yang belum dibangun, baik itu yang berkaitan dengan hasil tanaman sawit maupun tanaman ubi yang menuntut adanya transparansi pengelolaannya dari pemerintah kabupaten batu bara.
- Pelaksanaan ramadan fair yang sedang berlangsung saat ini (23-28 maret 2024), apakah kegiatan tersebut sudah tercantum dalam program kerja dinas koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten batu bara.
Untuk laporan keterangan pertanggung jawaban lkpj fraksi nkb meminta kepada pj bupati batu bara agar dapat menyiapkan data yang rinci, karna mengingat pentingnya lkpj untuk mengetahui sampai dimana visi dan misi serta program kegiatan bupati yang sudah terlaksana.
Fraksi NKB juga mendorong pemerintah kabupaten batu bara untuk memanfaatkan secara optimal seluru pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat kabupaten batu bara yang berkaitan dengan peluasan akses infrastruktur, baik infrastruktus jalan, jembatan, pendidikan serta kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah kabupaten batu bara.
Turut berhadir Wakil Ketua DPRD Kab. Batu Bara, Pj.Bupati Kab. Batu Bara yang diwakilkan oleh Staf Ahli Sekda Bapak H. Darul, Plt. Sekretaris DPRD Kab. Batu Bara Bapak Azhar S.Pd. M.Pd dan Seluruh Anggota DPRD Kab. Batu Bara. (adn)
