BATUBARA_Sikapnews.com : Tentang viralnya 13 dugaan draf dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batubara tahun 2023 yang hilang, akhirnya menjadi konsumsi publik.
Hal ini dikatakan Ketua GAM-BB, Amin kepada sejumlah insan pers di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara. Selasa, (06/08/2024).
Amin menilai, beberapa dokumen yang hilang itu terkait hasil laju Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasarnya Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di tahun 2021 s/d 2023.
Selain itu, tentang rincian Perubahan APBD dan P-APBD Tahun 2021 diduga Anomali (Keadaan Penyimpangan) tidak dapat dijelaskan di dalam laporan.
Alhasil, terdampak negatif pada Opini sejumlah masyarakat melihat kinerja Pemkab dan keberadaan Tupoksi lembaga DPRD Batubara sebagai sosial kontrol di Pemerintahan.
Kemudian, pencapaian Target Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 dan Pencapaian Target Kinerja Dinas Kesehatan PPKB Tahun 2023, hingga saat ini belum diketahui pencapaian dan kinerja tersebut ditengah defisitnya anggaran Pemkab Batubara.
Amin juga menuturkan, pencapaian Target Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tahun 2023 serta Pencapaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Tahun 2023.
Dikatakan Amin, mengenai Pencapaian Target Kinerja Dinas Perkim dan LH Tahun 2023, Pencapaian Target Kinerja BPBD serta Pencapaian Target kinerja Satpol PP Tahun 2023.
“Dalam pencapaian Target Kinerja Dinas Sosial P3A Tahun 2023, dan Pencapaian Target Kinerja Disnakerperindag Tahun 2023 ini belum dapat dijelaskan dalam draf,” katanya.
Ternyata, senada amin dan salah seorang anggota DPRD Batubara Fraksi Golkar, Rizky Aryetta tidak menyetujui LKPJ 2023 tersebut.
Publik menilai, secara pribadi keputusan itu sudah sangat tepat. Sebab, ia merupakan Dewan yang hingga saat ini kami nilai masih mempunyai akal sehat yang menjalankan fungsinya sebagai Wakil Rakyat dan bekerja untuk Rakyat. (erw)
