BATUBARA_Sikapnews.com : Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batu Bara didorong untuk tidak hanya berfokus pada kegiatan seremonial semata. Senin, (17/08/2026).
Tetapi, harus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pengelolaan anggaran yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.
Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan kurangnya transparansi serta potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025.
Pada 5 subkegiatan dengan total nilai mencapai Rp5.448.993.100. Hingga saat ini, rincian pemanfaatan anggaran tersebut belum dapat dijawab oleh Diskominfo Kabupaten Batu Bara.
Untuk memperoleh kejelasan, media ini telah berulang kali melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP).
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Sebab, yang bersangkutan sering tidak berada di tempat saat hendak ditemui.
Lebih lanjut, sejumlah staf di bidang KIP juga disebut tidak memberikan akses kontak Kepala Bidang KIP dengan alasan yang tidak dijelaskan secara terbuka.
Kondisi ini dinilai, adanya aksi membatasi ruang komunikasi antara instansi pemerintah dan media, serta menghambat hak publik dalam memperoleh informasi yang semestinya bersifat terbuka.
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada salah satu aparatur sipil negara (ASN) yang terkait dengan bidang tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi yang diberikan.
Hal hasil, kegiatan tersebut berlum diketahui kebenarannya, apakah telah direalisasikan, apakah ada perubahan, ataukah dugaan adanya Mark-Up atau tindakan Korupsi?
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari masyarakat yang tergabung di Aliansi Kontrol Sosial Kabupaten Batu Bara, Fendi.
Fendi menduga dan menilai, pola komunikasi Diskominfo saat ini belum mencerminkan semangat keterbukaan informasi publik dan meminta Kepala Diskominfo Batu Bara, Elfandi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajarannya.
“Kami dari Aliansi meminta tegas kepada Kadis Kominfo agar lebih sering berada di kantor dan benar-benar mengawasi kinerja bawahannya. Jangan sampai aktivitas di luar kantor lebih dominan, sementara persoalan internal dan keterbukaan informasi justru diabaikan,” ujar Fendi.
Fendi menegaskan bahwa, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terlebih dalam pengelolaan anggaran publik dalam jumlah besar.
Selain itu, Fendi mendesak Diskominfo Batu Bara segera memberikan penjelasan resmi terkait lima subkegiatan senilai Rp5,4 miliar tersebut, sekaligus memperbaiki pola komunikasi dengan media dan masyarakat di Kabupaten Batu Bara. (adn)
