BATUBARA_Sikapnews.com : Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Batu Bara menganggarkan pengadaan 50 ribu lembar stiker bagi penerima Bantuan Sosial (Bansos) menuai sorotan publik. Jum’at, (31/07/2026).
Program tersebut dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi belanja daerah karena dianggap belum memiliki urgensi yang jelas dan diduga hanya memperkaya rekanan.
Sejumlah kalangan mempertanyakan manfaat pemasangan stiker tersebut. Pasalnya, data keluarga penerima manfaat telah terverifikasi dan terintegrasi dalam sistem berbasis desil, sehingga identitas penerima bantuan sebenarnya sudah terdokumentasi dalam basis data pemerintah.
Pelabelan terhadap rumah penerima bantuan dikhawatirkan menimbulkan stigma dan mengurangi rasa hormat terhadap masyarakat yang sedang berada dalam kondisi ekonomi sulit.
Salah seorang Masyarakat sekaligus Tokoh pemuda Batu Bara, Fendi menilai bahwa, kebijakan tersebut tidak tepat jika ditinjau dari aspek etika pelayanan publik dan meminta Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian melakukan pencopot jabatan Kepala Dinas Sosial PPPA, Muliadi yang diduga memiliki kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dengan mengatakan Keluarga Miskin.
Menurutnya, negara semestinya hadir menjaga martabat masyarakat, bukan justru memberikan label yang dapat memicu rasa malu bagi penerima bantuan.
“Secara etik itu sangat tidak bagus. Sudah miskin, malah dilabeli stiker bantuan sosial,” tegas Fendi yang merupakan Pembina Aliansi Kontrol Sosial Kabupaten Batu Bara.
Fendi juga mempertanyakan prioritas penggunaan APBD untuk pengadaan 50 ribu lembar stiker tersebut.
Bahkan, Fendi berpendapat anggaran itu akan lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan kelompok rentan.
Sebelumnya, pada 28 Juli 2026 lalu, Katim Evaluasi dan Pengendalian Data Dinsos PPPA Kabupaten Batu Bara, Mursidin, membenarkan adanya pengadaan 50 ribu lembar stiker Bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026.
Namun, saat dimintai keterangan mengenai besaran anggaran yang dialokasikan, ia belum memberikan penjelasan.
Hingga kini, nilai anggaran pengadaan stiker tersebut belum dipublikasikan secara terbuka.
Kondisi itu memunculkan harapan agar pemerintah daerah memberikan penjelasan secara transparan mengenai dasar kebutuhan, tujuan program, serta rincian penggunaan anggaran sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. (adn)
